Berbicara tentang keadilan sangat sulit, bahkan seorang penulis manga Tite Kubo mengatakan bahwa keadilan tidak akan didapatkan secara universal, yang dimana semua orang dapat mendapatkan keadilan adalah omong kosong, dia berkata “yang adil menurut saya belum tentu adil menurut orang lain.” Keadilan bukan berarti sama rata, tapi keadilan adalah menaruh porsi yang sesuai pada tempatnya, contoh sederhana dari keadilan adalah seorang ibu mempunyai uang Rp 10.000,- yang akan dibagikan pada 5 orang anaknya yang berumur 20, 18, 15, 13 dan 7 tahun. Bila adil diartikan sama rata, maka ibu itu akan membagikan masing-masing anaknya uang Rp 2000,- , apakah itu adil? Coba kita bandingkan bila adil yaitu menaruh porsi yang sesuai dengan tempatnya maka ibu itu akan membagi, berumur 20 tahun mendapatkan Rp 3500 , berumur 18 Rp 2500 , berumur 15 Rp 2000 , berumur 13 Rp 1500 dan yang paling kecil berumur 7 tahun mendapatkan Rp 500. Kalau dibandingkan definisi dari adil adalah menaruh porsi yang sesuai dengan tempatnya.
Wacana diatas mungkin keadilan dalam sekup kecil, yaitu dalam keluarga. Bila dalam sekup administrasi Negara yang berfokus dalam kebijakan publik, apakah keadilan dapat terwujud? , bila diambil bahwa mewujudkan keadilan adalah pergulatan yang berlangsung sejak zaman Plato dan Aristotles berabad-abad lalu, namun pada zaman Aristotles, Aristotles pun tidak menentang adanya perbudakan, bahkan iya berpendapat bahwa wanita tidak cocok untuk hak-hak bebas dan politik. Mungkin akan lebih cocok untuk diksi keadilan diganti oleh kemanusiaan, orang berperikemanusiaan sudah pasti adil, seperti amanat dari ideologi kita pancasila yang mengandung arti filosofis yang begitu dalam yang digali oleh presiden pertama Indonesia Soekarno yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diartikan bahwa kemanusiaan pastilah adil dan beradab.
Rawls memegang keyakinan dengan prinsip perbedaannya, dimana ekspektasi orang yang beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak beruntung. Namun, prinsip perbedaan Rawls Dibantah oleh Robert Nozick yang mengatakan bahwa sesuatu perbuatan disebut adil jika memenuhi dalam arti akusisi atau individu dapat menggunakan resourse tanpa merugikan keuntungan orang lain. Bila bagi John Rawls meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak beruntung itu adil, namun bagi Robert Nozick itu tidak adil, kita ambil contoh, si A berkerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sedangkan si B bermalas-malasan yang berakhir pada kehidupan yang miskin, kalau kita terapkan teori Rawls, bahwa si B harus lah di tingkatkan ekspektasinya agar mampu sejahtera. Padahal kita tahu sendiri bahwa si B bermalas-malasan, itulah mengapa Nozick membantah pernyataan Rawls dengan mengatakan adil adalah jika memenuhi akusisi atau individu dapat menggunakan sumber daya tanpa merugikan keuntungan orang lain. Taruh lah sesuai porsinya.
Kemanusiaan adalah hal yang paling utama yang harus diterapkan dalam kondisi sosial dalam bangsa Indonesia ini. Kemanusiaan adalah kajian tentang manusiawi dimana seorang manusia haruslah diperlakukan layaknya manusia. kemanusiaan sekarang-sekarang ini sering dicetuskan oleh gerakan postmodenisme, yang coba mengubah prinsip-prinsip kemanusiaan supaya menjamin persamaan taraf antara manusia yang sesuai untuk masyarakat demokratik. Prinsip tentang kemanusiaan yang juga di terkandung dalam pancasila ini sudah mulai dilupakan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih jauh dari memuaskan, misalnya kekerasan dan pelanggaran HAM masih cukup tinggi. Bung Karno tidak menghendaki nasionalisme di Indonesia berkembang menjadi chauvinisme, memang kita tahu bahwa Indonesia terdapat different people, different culture and different religion, namun dengan banyaknya perbedaan di Indonesia bukan seharusnya alat melegitimasi untuk melakukan tindakan yang jauh dari kata kemanusiaan. Bung Karno sangat menentang dengan yang namanya Chauvinistik, bila kita lihat perbedaan yang begitu banyak di Indonesia sangatlah bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika, Perbedaan bukan untuk terjadinya integrasi namun yang terjadi adalah disintegrasi, terpecah belahnya bangsa kita dan menyebabkan bangsa kita mudah di intervensi oleh bangsa lain.
Bila masyarakat berkemanusiaan, maka kesejahteraan akan tiba didepan mata. Kemanusiaan adalah alat perkakas untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran, tanpa kemanusiaan, pasti akan terus terjadi masalah-masalah sosial yang sulit terpecahkan. Dengan kemanusiaan antara yang kaya dan yang miskin saling ada pengertian, bahwa seseorang harus lah diperlakukan layaknya manusia. Adanya toleransi antara individu, hilangnya kekerasan dalam interaksi sosial, membuat persatuan antara perbedaan, mengikis rasa chauvinistik dan menghargai atas perbedaan. Hukum, kebijakan, institusi-institusi, lembaga-lembaga dan organisasi manapun harus di rekonstruksi bila tidak menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sudah menjadi hal yang mutlak bahwa untuk mempersatukan bangsa modern yang bhineka ini adalah dengan karakteristik kemanusiaan.
Banyak pemikiran bahwa permasalahan di Indonesia adalah kemiskinan, namun permasalahan yang lebih mengerikan adalah rasa kemanusiaan yang kurang terhadap orang miskin tersebut. Orang kaya sudah tenang di atas sana dan tidak memperdulikan penderitaan orang miskin, walaupun tidak semua orang kaya. Bila kita lihat kajian ekonomi politik yang diprakarsai oleh Adam Smith (ekonomi klasik – liberalism), Thomas Malthus (populasi dan pekerja) dan Karl Marx (kritik terhadap Ekonomi politik) mengatakan bahwa kemiskinan itu dibentuk untuk melanggengkan kekuasaan, dan dalam upah pekerja di minimalkan agar pekerja bekerja lebih keras lagi. Banyak sekali elit-elit di bangsa ini yang sama sekali tidak menghiraukan penderitaan orang lain, mereka terus saja mengeksploitasi sumber daya yang ada. Mahatma Gandhi seorang moralis berkata bahwa alam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun, tidak cukup untuk memenuhi kerakusannya. Seluruh masyarakat bangsa ini akan sejahtera bila kita menerapkan sifat-sifat kemanusiaan. Dimana si kaya menolong orang miskin. Itulah mengapa presiden ketiga kita gusdur berkata, kemiskinan bukanlah permasalahan utama bangsa Indonesia, namun krisis karakterlah yang menjadi musuh utama bangsa ini. Karakter kemanusiaan lah yang dibutuhkan agar penindasan terhadap kaum bawah bisa hilang. Itulah mengapa perlunya memformulaskan kebijakan yang berlandaskan kemanusiaan (humanism).
Administrasi Negara adalah ilmu yang berkembang. Oleh karenanya, Administrasi Negara banyak membuat pemahaman yang beragam. kajian administrasi Negara befokus pada formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah. Dengan kajian seperti itu sudah pasti Administrasi Negara berurusan dengan kesejahteraan masyarakatnya, Karena dialah yang memformulasikan kebijakan, seperti layaknya legislatif. Oleh karena itu administrator haruslah membuat kebijakan yang sesuai, agar terciptanya keadaan yang sejahtera dan makmur. Kebijakan seperti apa? Tentu saja kebijakan yang berperikemanusiaan untuk kemaslahtan masyarakat.
Pembuatan kebijakan melalu Demokrasi Deliberatif adalah bentuk formulasi yang menyerahkan kewenangan formulasi kepada Raja Demos (masyarakat, dalam artian kumpulan orang yang bergerak tanpa berpikir). Abraham Maslow mengatakan bahwa dalam kebutuhan Hierarkis manusia adalah Basic Needs, security needs, social needs, esteem needs dan self actualization needs. Ketika semua itu terpenuhi maka masyarakat akan makmur dan sejahtera disertai oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan begitu masyarakat memang tidak perlu untuk mengambil langkah dalam ikut merumuskan kebijakan. Kebijakanlah yang harus memasukan unsur-unsur basic structure needs dan humanity. Jadi, dalam hal ini memang hanya elit lah yang berfikir, dalam artian berfikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan melihat realita. Kita ambil contoh pertama yaitu Revolusi Bolshevik, revolusi yang terjadi di Negara Rusia ini. Stalin, Lenin, Trotsky dan Tolstoy lah yang berfikir bagaimana untuk menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky, Lenin dengan melihat realita bahwa rakyatnya di tindas sama sekali tidak manusiawi. Contoh kedua diambil dari gerakan swadesi yang dipopulerkan oleh Mohandas Karamchand Gandhi, ia adalah borjuis nasional india, dimana pada saat gencaran barang-barang dari inggris, Gandhi menerapkan gerakan swadesi untuk melarang rakyat india membeli barang dari inggris, kebijakan ini hanya dibentuk oleh elit politik dengan melihat keadaan yang berefek buruk terhadap pedagang lokal dari barang-barang ekspor inggris. Memang sekarang sangat diperlukan kebijakan yang berprinsip kemanusiaan.
SALAM KEMAKMURAN !
0 comments:
Posting Komentar